Minggu, 07 Februari 2010

Riau



Riau adalah sebuah provinsi di Indonesia. Provinsi ini terletak di Pulau Sumatra dan beribukotakan Pekanbaru. Provinsi Riau di sebelah utara berbatasan dengan Kepulauan Riau dan Selat Melaka; di sebelah selatan dengan Provinsi Jambi dan Selat Berhala; di sebelah timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan (Provinsi Kepulauan Riau), dan di sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Sumatera Utara.


Geografi

Luas wilayah Provinsi Riau adalah 111.228,65 kilometer persegi (luas sesudah pemekaran Provinsi Kepulauan Riau) yang terdiri dari pulau-pulau dan laut-laut. Keberadaannya membentang dari lereng Bukit Barisan sampai Laut Cina Selatan, terletak antara 1°15´ Lintang Selatan sampai 4°45´ Lintang Utara atau antara 100°03´-109°19´ Bujur Timur Greenwich dan 6°50´-1°45´ Bujur Barat Jakarta.

Daerah Provinsi Riau beriklim tropis basah dengan rata-rata curah hujan berkisar antara 2000-3000 milimeter per tahun yang dipengaruhi oleh musim kemarau serta musim hujan. Rata-rata hujan per tahun sekitar 160 hari.

Menurut catatan Stasiun Metereologi Simpang Tiga, suhu udara rata-rata di Kota Pekanbaru menunjukkan optimum pada 27,6 ° Celsius dalam interval 23,4-33,4° Celsius. Kejadian kabut tercatat terjadi sebanyak 39 kali dan selama Agustus rata-rata mencapai 6 kali sebagai bulan terbanyak terjadinya kejadian.


Sumberdaya Alam

Riau kaya akan sumber daya alam, baik kekayaan yang terkandung di perut bumi, berupa minyak dan gas bumi, emas, dll. maupun kekayaan hutan dan perkebunannya, belum lagi kekayaan sungai dan lautnya. Seiring otonomi daerah, kekayaan tersebut bertahap mulai disalurkan secara penuh ke daerah (tidak sepenuhnya diberikan ke pusat) lagi. Aturan baru dari pemerintahan reformasi, memberi batasan dan aturan tegas mengenai kewajiban penanam modal, pemanfaatan sumber daya dan bagi hasil dengan lingkungan sekitar.


Demografi

Suku bangsa: Suku Melayu, Suku Jawa, Suku Minangkabau, Suku Batak, Suku Banjar, Suku Tionghoa, Suku Bugis, Suku Sunda.
Bahasa: Bahasa Indonesia, Bahasa Melayu, Bahasa Minangkabau.
Agama: Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu


Pendidikan

Riau mempunyai beberapa perguruan tinggi, di antaranya Universitas Riau [1], Universitas Islam Riau, Universitas Islam Negri SUSKA (Sultan Syarif Kasim), Universitas Lancang Kuning, Universitas Muhammadiyah Riau . Selain itu juga terdapat Politeknik Caltex Riau [2], dan Lembaga pendidikan dan pelatihan.


Pemerintahan

No. Kabupaten/Kota Ibu kota
1 Kabupaten Bengkalis/Bengkalis
2 Kabupaten Indragiri Hilir/ Tembilahan
3 Kabupaten Indragiri Hulu/ Rengat
4 Kabupaten Kampar/ Bangkinang
5 Kabupaten Kuantan Singingi/ Teluk Kuantan
6 Kabupaten Pelalawan/ Pangkalan Kerinci
7 Kabupaten Rokan Hilir/ Ujung Tanjung (de juree), Bagan Siapi-api (de facto)
8 Kabupaten Rokan Hulu/ Pasir Pengaraian
9 Kabupaten Siak/ Siak Sri Indrapura
10 Kabupaten Kepulauan Meranti/ Selatpanjang
11 Kota Pekanbaru -
12 Kota Dumai -


Catatan:

Koordinat : 1°15´ LS - 4°45´ LU dan 100°03´- 109°19´ BT.
Tanggal penting : 9 Agustus 1957 (hari jadi)
Ibu kota : Pekanbaru
Gubernur : Rusli Zainal
Luas : 89.150,15 km2
Penduduk : 5.308.702 jiwa (2003)
Kabupaten : 10
Kota : 2
Suku : Melayu (37,74%), Jawa (25,05%), Minangkabau (11,26%), Batak (7,31%), Banjar (3,78%), Tionghoa (3,72%), Bugis (2,27%), Lain-lain (6,94%) [1]
Agama : Islam (88%), Protestan (1%), Katolik (5%), Buddha (6%), Hindu (0,2%)
Bahasa : Bahasa Melayu, Bahasa Indonesia
Zona waktu : WIB
Lagu daerah : Lancang Kuning, Soleram, Langgam Melayu, Kutang Barendo


Sumber :
http://id.wikipedia.org/wiki/Riau

Sumber Gambar:
http://www.bi.go.id/sipuk/en/sib/peta/?id=2&no=40111&idrb=24&map=14map

Peta Riau


View Larger Map

Sejarah Riau

PENGISIAN PROVINSI RIAU 1958 - 1966

a. Periode 5 Maret 1958 - 6 Januari 1960
Pembentukan Provinsi Riau ditetapkan dengan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957. Kemudian diundangkan dalam Undang-undang Nomor 61 tahun 1958. Sama halnya dengan Provinsi lain yang ada di Indoensia, untuk berdirinya Provinsi Riau memakan waktu dan perjuangan yang cukup panjang, yaitu hampir 6 tahun (17 Nopember 1952 s/d 5 Maret 1958).

Dalam Undang-undang pembentukan daerah swatantra tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, Jo Lembaran Negara No 75 tahun 1957, daerah swatantra Tingkat I Riau meliputi wilayah daerah swatantra tingkat II :

1. Bengkalis
2. Kampar
3. Indragiri
4. Kepulauan Riau, termaktub dalam UU No. 12 tahun 1956 (L. Negara tahun 1956 No.25)
5. Kotaparaja Pekanbaru, termaktub dalam Undang-undang No. 8 tahun 1956 No. 19

Dengan surat keputusan Presiden tertanggal 27 Februari 1958 No. 258/M/1958 telah diangkat Mr. S.M. Amin, Gubernur KDH Provinsi Riau di lakukan pada tanggal 5 Maret 1958 di Tanjungpinang oleh Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Sekjen Mr. Sumarman. Pelantikan tersebut dilakukan ditengah-tengah klimaksnya pemberontakan PRRI di Sumatera Tengah yang melibatkan secara langsung daerah Riau. Dengan demikian, Pemerintah Daerah Riau yang baru terbentuk harus mencurahkan perhatian dan kegiatannya untuk memulihkan keamanan di daerahnya sendiri.

Seiring dengan terjadinya pemberontakan PRRI, telah menyebabkan kondisi perekonomian di Provinsi Riau yang baru terbentuk semakin tidak menentu. Untuk mengatasi kekurangan akan makanan, maka diambil tindakan darurat, para pedagang yang mampu dikerahkan untuk mengadakan persediaan bahan makanan yang luas. Dengan demikian dalam waktu singkat arus lalu lintas barang yang diperlukan rakyat berangsur-angsur dapat dipulihkan kembali.

Di Riau Daratan yang baru dibebaskan dari pengaruh PRRI, pemerintahan di Kabupaten mulai ditertibkan. Sebagai Bupati Inderagiri di Rengat ditunjuk Tengku Bay, di Bengkalis Abdullah Syafei. Di Pekanbaru dibentuk filial Kantor Gubernur yang pimpinannya didatangkan dari kantor Gubernur Tanjungpinang, yaitu Bupati Dt. Wan Abdurrachman dibantu oleh Wedana T. Kamaruzzaman.

Pemindahan Ibukota
Karena situasi daerah telah mulai aman, maka oleh pemerintah (Menteri Dalam Negeri) telah mulai difikirkan untuk menetapkan ibukota Provinsi Riau secara sungguh-sungguh, karena penetapan Tanjungpinang sebagai ibukota provinsi hanya bersifat sementara. Dalam hal ini Menteri Dalam Negeri telah mengirim kawat kepada Gubernur Riau tanggal 30 Agustus 1958 No. Sekr. 15/15/6.

Untuk menanggapi maksud kawat tersebut secara sungguh-sungguh dan penuh pertimbangan yang cukup dapat dipertanggung jawabkan, maka Badan Penasehat meminta kepada Gubernur supaya membentuk suatu Panitia khusus. Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Swatantra tingkat I Riau tanggal 22 September 1958 No.21/0/3-D/58 dibentuk panitia Penyelidik Penetapan Ibukota Daerah Swatantra Tingkat I Riau.

Panitia ini telah berkeliling ke seluruh Daerah Riau untuk mendengar pendapat-pendapat pemuka-pemuka masyarakat, penguasa Perang Riau Daratan dan Penguasa Perang Riau Kepulauan. Dari angket langsung yang diadakan panitia tersebut, maka diambillah ketetapan, bahwa sebagai ibukota terpilih Kota Pekanbaru. Pendapatan ini langsung disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri. Akhirnya tanggal 20 Januari 1959 dikeluarkan Surat Keputusan dengan No. Des.52/1/44-25 yang menetapkan Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau.

Untuk merealisir ketetapan tersebut, dibentuklah dipusat suatu panitia interdepartemental, karena pemindahan ibukota dari Tanjungpinang ke Pekanbaru menyangkut kepentingan semua Departemen. Sebagai pelaksana di daerah dibentuk pula suatu badan di Pekanbaru yang diketuai oleh Penguasa Perang Riau Daratan Letkol. Kaharuddin Nasution.

Sejak itulah mulai dibangun Kota Pekanbaru dan untuk tahap pertama mempersiapkan bangunan-bangunan yang dalam waktu singkat dapat menampung pemindahan kantor-kantor dan pegawai-pegawai dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru. Sementara persiapan pemindahan secara simultan terus dilaksanakan, perubahan struktur pemerintahan daerah berdasarkan Penpres No.6/1959 sekaligus direalisir.

Gubernur Mr. S.M. Amin digantikan oleh Letkol Kaharuddin Nasution yang dilantik digedung Sekolah Pei Ing Pekanbaru tanggal 6 Januari 1960. Karena Kota Pekanbaru belum mempunyai gedung yang representatif, maka dipakailah gedung sekolah Pei Ing untuk tempat upacara.

b. Periode 6 Januari 1960 - 15 Nopember 1966
Dengan di lantiknya Letkol Kaharuddin Nasution sebagai Gubernur, maka struktur Pemerintahan Daerah Tingkat I Riau dengan sendirinya mengalami pula perubahan. Badan Penasehat Gubernur Kepala Daerah dibubarkan dan pelaksanaan pemindahan ibukota dimulai. Rombongan pemindahan pertama dari Tanjungpinang ke Pekanbaru dimulai pada awal Januari 1960 dan mulai saat itu resmilah Pekanbaru menjadi ibukota.

Aparatur pemerintahan daerah, sesuai dengan Penpres No.6 tahun 1959 mulai dilengkapi dan sebagai langkah pertama dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 14 April 1960 No. PD6/2/12-10 telah dilantik Badan Pemerintah Harian bertempat di gedung Pei Ing Pekanbaru dengan anggota-anggota terdiri dari :

1. Wan Ghalib
2. Soeman Hs
3. A. Muin Sadjoko

Anggota-anggota Badan Pemerintahan Harian tersebut merupakan pembantu-pembantu Gubernur Kepala Daerah untuk menjalankan pemerintahan sehari-hari. Di dalam rapat Gubernur, Badan Pemerintah Harian dan Staff Residen Mr. Sis Tjakraningrat, disusunlah program kerje Pemerintah Daerah, yang dititik beratkan pada :

1. Pemulihan perhubungan lalu lintas untuk kemakmuran rakyat.
2. Menggali sumber-sumber penghasilan daerah
3. Menyempurnakan aparatur.

Program tersebut dilaksanakan secara konsekwen sehingga dalam waktu singkat jalan raya antara Pekanbaru sampai batas Sumatera Barat siap dikerjakan. Jalan tersebut merupakan kebanggaan Provinsi Riau. Pemasukan keuangan daerah mulai kelihatan nyata, sehingga Kas Daerah yang pada mulanya kosong sama sekali, mulai berisi. Anggaran Belanja yang diperbuat kemudian tidak lagi merupakan anggaran khayalan tetapi betul-betul dapat dipenuhi dengan sumber-sumber penghasilan sendiri sebagai suatu daerah otonom.

Disamping itu atas prakarsa Gubernur Kaharuddin Nasution diusahakan pula pengumpulan dana disamping keuangan daerah yang sifatnya inkonvensional. Dana ini diperdapat dari sumber-sumber di luar anggaran daerah, dan hasilnya dimanfaatkan untuk pembangunan, diantaranya pembangunan pelabuhan baru beserta gudangnya, gedung pertemuan umum (Gedung Trikora), gedung Universitas Riau, Wisma Riau Mesjid Agung, Asrama Pelajar Riau untuk Putera dan Putri di Yogyakarta dan lain-lain.

Untuk penyempurnaan pemerintahan daerah, disusunlah DPRD-GR. Untuk itu ditugaskan anggota BPH Wan Ghalib dengan dibantu Bupati Dt. Mangkuto Ameh untuk mengadakan hearing dengan partai-partai politik dan organisasi-organisasi massa dalam menyusun komposisi. Sesuai dengan itu diajukan sebanyak 38 calon anggota yang disampaikan kepada menteri dalam negeri Ipik Gandamana.

Usaha untuk menyempurnakan Pemerintah Daerah terus ditingkatkan, disamping Gubernur Kepala Daerah, pada tanggal 25 April 1962 diangkat seorang Wakil Gubernur kepala Daerah, yaitu Dt. Wan Abdurrahman yang semula menjabat Walikota Pekanbaru, jabatan Walikota dipegang oleh Tengku Bay.

Masuknya unsur-unsur Nasional dan Komunis dalam tubuh BPH disebabkan saat itu sudah merupakan ketentuan yang tidak tertulis, bahwa semua aparat pemerintahan harus berintikan "NASAKOM". Kemudian Penpres No. 6 tahun 1959 diganti dan disempurnakan dengan Undang-undang No. 18 tahun 1965 tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Nasakomisasi diterapkan tidak melalui ketentuan perundang-undangan tetapi tekanan-tekanan dari atas.

Sejalan dengan itu dibentuk pula pula apa yang dinamakan Front Nasional Daerah Tingkat I Riau, yang pimpinan hariannya terdiri dari unsur Nasakom. Front Nasional ini mengkoordinir semua potensi parta-partai politik dan organisasi-organisasi massa. Dengan sendirinya di dalam Front Nasional ini bertarung ideologi yang bertentangan, yang menurut cita-cita haruslah dipersatukan.

Kedudukan pimpinan harian Front Nasional ini merupakan kedudukan penting, karena mereka menguasai massa rakyat. Karena itu pulalah Pimpinanan Harian tersebut didudukkan di samping Gubernur Kepala Daerah, yang merupakan anggota Panca Tunggal. Atas dasar Nasakomisasi ini, maka golongan komunis telah dapat merebut posisi yang kuat. Ditambah pula dengan tekanan-tekanan pihak yang berkuasa, maka peranan komunis dalam Front Nasional tersebut sangat menonjol.

Disamping penyempurnaan aparatur pemerintahan, oleh Pemerintah Daerah dirasakan pula bahwa luasnya daerah-daerah kabupaten yang ada dan batas-batasnya kurang sempurna, sehingga sering menimbulkan stagnasi dalam kelancaran jalannya roda pemerintahan. Ditambah lagi adanya hasrat rakyat dari beberapa daerah seperti Indragiri Hilir, Rokan, Bagan Siapi-api dan lain-lain yang menginginkan supaya daerah-daerah tersebut dijadikan Kabupaten. Untuk itu maka oleh Pemerintah Daerah Provinsi Riau pada tanggal 15 Desember 1962 dengan SK. No.615 tahun 1962 di bentuklah suatu panitia.

Hasil kerja dari pantia tersebut menjadikan Provinsi Riau 5 (lima) buah daerah tingkat II dan satu buah Kotamadya.

1. Kotamadya Pekanbaru : Walikota KDH Kotamadya Tengku Bay.
2. Kabupaten Kampar : Bupati KDH R. Subrantas
3. Kabupaten Indragiri Hulu : Bupati KDH. H. Masnoer
4. Kabupaten Indragiri Hilir : Bupati KDH Drs. Baharuddin Yusuf
5. Kabupaten Kepulauan Riau : Bupati KDH Adnan Kasim
6. Kabupaten Bengkalis : Bupati KDH H. Zalik Aris

Sewaktu pemerintah pusat memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia dan Singapura, serta ditingkatkan dengan konfrontasi fisik dengan keputusan Presiden Republik Indonesia tahun 1963, maka yang paling dahulu menampung konsekwensi-konsekwensinya adalah daerah Riau. Daerah ini yang berbatasan langsung dengan kedua negara tetangga tersebut dan orientasi ekonominya sejak berabad-abad tergantung dari Malaysia dan Singapura sekaligus menjadi kacau.

Untuk menghadapi keadaan yang sangat mengacaukan kehidupan rakyat tersebut, dalam rapat kilat yang diadakan Gubernur beserta anggota-anggota BPH, Catur Tunggal dan Instansi-instansi yang bertanggung jawab, telah dibahas situasi yang gawat tersebut serta dicarikan jalan keluar untuk bisa mengatasi keadaan. Kepada salah seorang anggota BPH ditugaskan untuk menyusun suatu konsep program yang meliputi semua bidang kecuali bidang pertanahan, dengan diberi waktu satu malam. Dalam rapat yang diadakan besok paginya konsep yang telah disusun tersebut diterima secara mutatis mutandis.

Tetapi nyatanya pemeritah pusat waktu itu tidak dapat melaksanakan program tersebut sebagaimana yang diharapkan terutama tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi langsung oleh rakyat, seperti pengiriman bahan pokok untuk daerah-daerah Kepulauan dan penyaluran hasil produksi rakyat.

Dalam bidang moneter diambil pula tindakan-tindakan drastis dengan menghapuskan berlakunya mata uang dollar Singapura/Malaysia di Kepulauan Riau, serta menggantinya dengan KRRP (Rupiah Kepualaun Riau) yang berlaku mulai tanggal 15 Oktober 1963. Untuk melaksanakan pengrupiahan Kepualauan Riau tersebut, diberikan tugas kepada Team Task Force II dibawah pimpinan Mr. Djuana dari Bank Indonesia.

Dengan perubahan-perubahan pola ekonomi secara mendadak dan menyeluruh dengan sendirinya terjadi stagnasi. Perekonomian jadi tidak menentu. Arus barang terhenti, baik keluar maupun masuk. Daerah Riau yang pada dasarnya adalah penghasil barang ekspor, akhirnya menjadi kekeringan. Barang-barang produksi rakyat, terutama karet menjadi menumpuk dan tak dapat di alirkan, barang-barang kebutuhan rakyat tidak masuk kecuali yang didatangkan oleh pemerintah sendiri yang tebatas hanya di kota-kota pelabuhan. Kebijaksanaan yang diambil pemerintah kemudian tidak meredakan keadaan, malahan menambah kesengsarahan rakyat, terutama di bidang ekonomi dan keamanan.

Untuk menanggulangi bidang ekonomi, di pusat dibentuk Komando Tertinggi Urusan Ekonomi (Kotoe) yang dipimpin oleh Wakil Perdana Menteri I Dr. Subandrio. Di Riau di tunjuk Gubernur Kaharuddin Nasution sebagai pembantu Kotoe tersebut. Oleh Kotoe di tunjuk PT. Karkam dengan hak monopoli untuk menampung seluruh karet rakyat dan mengekspor keluar negeri. Kondisi ini justru semakin memperburuk perekonomian rakyat.

Pada tahun-tahun terakhir masa jabatan Gubernur Kaharuddin Nasution terjadi ketegangan dengan pemuka-pemuka masyarakat Riau. Dari segi politis, ketegangan dengan tokoh-tokoh masyarakat Riau telah berjalan beberapa tahun yang berpangkal pada politik kepegawaian. Pemuka-pemuka daerah berpendapat bahwa Gubernur Kaharuddin Nasution terlalu banyak memberikan kedudukan-kedudukan kunci kepada orang-orang yang dianggap tidak mempunyai iktikad baik terhadap daerah Riau. Hal ini ditambah pula dengan ditangkapnya Wakil Gubernur Dt. Wan Abdul Rachman yang difitnah ikut dalam gerakan membentuk negara RPI (Republik Persatuan Indonesia), fitnahan ini dilansir oleh PKI. Akibatnya Dt. Wan Abdurrachman diberhentikan dari jabatannya dengan hak pensiun.

Kebangkitan Angkatan 66 dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran di Riau bukanlah suatu gerakan spontanitas tanpa sadar. Kebangkitan Angkatan 66 timbul dari suatu embrio proses sejarah yang melanda Tanah Air. Konsep Nasakom Orde Lama menimbulkan penyelewengan-penyelewengan dalam segala aspek kehidupan nasional. Lembaga-lembaga Negara tidak berfungsi sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945. Penetrasi proses Nasakomisasi ke dalam masyarakat Pancasilais menimbulkan keretakan sosial dan menggoncangkan sistem-sistem nilai yang menimbulkan situasi konflik. Di tambah lagi adanya konfrontasi dengan Malaysia yang menyebabkan rakyat Riau sangat menderita karena kehidupan perekonomian antara Riau dengan Malaysia menjadi terputus.

Demikianlah penderitaan, konfrontasi dan kemelut berlangsung terus dan suasana semakin panas di Riau. Menjelang meletusnya G 30 S/PKI kegiatan tokoh-tokoh PKI di Riau makin meningkat. Mereka dengan berani secara langsung menyerang lawan-lawan politiknya. Tokoh-tokoh PKI Riau Alihami Cs mempergunakan kesempatan dalam berbagai forum untuk menghantam lawan-lawannya dan menonjolkan diri sebagai pihak yang revolusioner. Begitu juga masyarakat Cina yang berkewargaan negara RRC memperlihatkan kegiatan-kegiatan yang luar biasa. Malam tanggal 30 September 1965 mereka yang tergabung dalam Baperki bersama-sama dengan PKI Riau mengadakan konsolidasi dan Show of force dalam memperingati Hari Angkatan Perang Republik Indonesia, jadi sehari mendahului waktu peringatan yang sebenarnya. Tindakan selanjutnya; PKI beserta ormas-ormasnya memboikot sidang pleno lengkap Front Nasional Riau yang langsung dipimpin oleh Gubernur Kaharuddin Nasution pada tanggal 30 September 1965. Ternyata kegiatan dan pergerakan PKI beserta ormas-ormasnya adalah untuk merebut pemerintahan yang syah. Kondisi ini akhirnya bisa di akhiri, perjuangan generasi muda Riau tidak sia-sia, rezim Orde Lama di Riau tamat sejarahnya dan Kolonel Arifin Achmad diangkat sebagai care taker Gubernur/KDH Riau pada tanggal 16 Nopember 1966. Mulai saat itu tertancaplah tonggak kemenangan Orde Baru di Riau.

Dengan diangkatnya Kolonel Arifin Achmat sebagai care taker Gubernur Kepala Daerah Provinsi Riau terhitung mulai tanggal 16 Oktober 1966 dengan surat keputusan Menteri Dalam Negeri No. UP/4/43-1506. pelantikannya dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Letnan Jenderal Basuki rachmad dalam suatu sidang pleno DPR-GR Provinsi Riau pada tanggal 15 Nopember 1966. Kemudian pada tanggal 16 Februari 1967 DPRD-GR Provinsi Riau mengukuhkan Kolonel Arifin Achmad sebagai Gubernur Riau dengan Surat Keputusan Nomor 002/Kpts/67. Maka Menteri Dalam Negeri mengesyahkan pengangkatan Kolonel Arifin Achmad sebagai Gubernur Kepala Derah Provinsi Riau untuk masa jabatan 5 tahun, dengan Surat Keputusan No. UP/6/1/36-260, tertanggal 24 Februari 1967. Surat Keputusan tersebut diperbaharui dengan Surat Keputusan Presiden Repbulik Indonesia Nomor : 146/M/1969 tertanggal 17 Nopember 1969.

Hingga sekarang pejabat Gubernur Riau sudah mengalami beberapa kali pergantian, yaitu :

1. Mr. S.M. Amin Periode 1958 - 1960
2. H. Kaharuddin Nasution Periode 1960 - 1966
3. H. Arifin Ahmad Periode 1966 - 1978
4. Hr. Subrantas.S Periode 1978 - 1980
5. H. Prapto Prayitno (Plt) 1980
6. H. Imam Munandar Periode 1980 - 1988
7. H. Baharuddin Yusuf (Plh) 1988
8. Atar Sibero (Plt) 1988
9. H. Soeripto Periode 1988 - 1998
10. H. Saleh Djasit Periode 1998 - 2003
11. H.M. Rusli Zainal Periode 2003 - sekarang

Seiring dengan berhembusnya angin reformasi telah memberikan perubahan yang drastis terhadap negeri ini, tidak terkecuali di Provinsi Riau sendiri. Salah satu perwujudannya adalah dengan diberlakukannya pelaksanaan otonomi daerah yang mulai di laksanakan pada tanggal 1 Januari 2001. Hal ini berimplikasi terhadap timbulnya daerah-daerah baru di Indonesia, dari 27 Provinsi pada awalnya sekarang sudah menjadi 32 Provinsi. Tidak terkecuali Provinsi Riau, terhitung mulai tanggal 1 Juli 2004 Kepulauan Riau resmi mejadi Provinsi ke 32 di Indonesia, itu berarti Provinsi Riau yang dulunya terdiri dari 16 Kabupaten/Kota sekarang hanya menjadi 11 Kabupaten/Kota. Kabupaten-kabupaten tersebut adalah; (1) Kuantang Singingi, (2) Inderagiri Hulu, (3) Inderagiri Hilir, (4) Pelalawan, (5) Siak, (6) Kampar, (7) Rokan Hulu, (8) Bengkalis, (9) Rokan Hilir, dan Kota (10) Pekanbaru, (11) Dumai.


Sumber :
http://www.riau.go.id/index.php?mod=halutama&link=sejarah

Kota Pekanbaru


Kota Pekanbaru "Ibu Kota Provinsi Riau" berperan sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, transportasi, dan juga peluang bisnis dan Investasi yang cukup menjanjikan. Sebagai bukti bahwa Pekanbaru sebagai kota peluang masa depan, akhir-akhir ini telah hadir dua konsulat negara asing dari Malaysia dan Singapura membuka kantor mereka di kota ini.

Informasi Umum

Kota Pekanbaru berada hampir di tengah Pulau Sumatera atau pada posisi Timur jajaran Bukit Barisan. Total wilayah kota ini adalah ± 633,01 km², dengan ketinggian 5-50 m diatas permukaan laut dan memiliki iklim tropis dengan suhu berkisar antara 23ºC-33ºC.

Secara Geography, Kota Pekanbaru terletak pada posisi 101º14' 101º34 Bujur Timur dan 0º25'-0º45 Lintang Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Kabupaten Kampar dan Siak

Selatan : Kabupaten Pelalawan

Barat : Kabupaten Kampar

Timur : Kabupaten Pelalawan

Sebagai sebuah kota moern, Kota Pekanbaru secara berkelanjutan dilengkapi dengan infrastruktur/ fasilitas umum yang semakin baik. Dengan tersedianya transportasi darat, laut, serta udara, kota-kota besar dan negara-negara tetangga dapat dijangkau melalui Bandara Sultan Syarif Kasim II. Pelabuhan kapal dan ferry di Sungai Siak dan jaringan jalan raya yang menghubungkan Kota Pekanbaru dengan seluruh kota-kota di Pulau Sumatera bahkan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara.

Infrastruktur penting lainnya adalah Jaringan Listrik,Air Bersih, Layanan Kesehatan, dan Perbankan juga telah tersedia. Pemerintah Daerah juga telah mendukung berdirinya Perguruan Tinggi untuk membawa masyarakat Riau ke arah pendidikan yang semakin baik. Empat Universitas Negeri dan Swasta dan sejumlah Perguruan Tinggi dari berbagai disipin ilmu dapat ditemukan di Kota Pekanbaru. Dalam rangka mendukung jalannya kegiatan dunia usaha, Kota Pekanbaru juga telah memiliki 33 Bank Pemerintah dan Swasta.


Sumber :
http://www.riau.go.id/index.php?mod=halutama&link=pekanbaru
16 April 2009

Sumber Gambar:
http://babesajabu.wordpress.com/2009/12/05/sejarah-kota-pekanbaru/

Sejarah Pekanbaru

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama "Senapelan" yang pada saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah yang mulanya sebagai ladang, lambat laun menjadi perkampungan. Kemudian perkampungan Senapelan berpindah ke tempat pemukiman baru yang kemudian disebut Dusun Payung Sekaki yang terletak di tepi muara sungai Siak.

Nama Payung Sekaki tidak begitu dikenal pada masanya melainkan Senapelan. Perkembangan Senapelan berhubungan erat dengan perkembangan Kerajaan Siak Sri Indrapura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun istananya di Kampung Bukit berdekatan dengan perkampungan Senapelan. Diperkirakan istana tersebut terletak di sekitar Mesjid Raya sekarang. Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah mempunyai inisiatif untuk membuat Pekan di Senapelan tetapi tidak berkembang. Usaha yang telah dirintis tersebut kemudian dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali di tempat baru yaitu disekitar pelabuhan sekarang.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Rajah 1204 H atau tanggal 23 Juni 1784 M berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, Lima Puluh, Tanah Datar dan Kampar), negeri Senapelan diganti namanya menjadi "Pekan Baharu" selanjutnya diperingati sebagai hari lahir Kota Pekanbaru. Mulai saat itu sebutan Senapelan sudah ditinggalkan dan mulai populer sebutan "PEKAN BAHARU", yang dalam bahasa sehari-hari disebut PEKANBARU.

Perkembangan selanjutnya tentang pemerintahan di Kota Pekanbaru selalu mengalami perubahan, antara lain sebagai berikut :

SK Kerajaan Besluit van Her Inlanche Zelf Bestuur van Siak No.1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang disebut District.

Tahun 1931 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dikepalai oleh seorang Controleur berkedudukan di Pekanbaru.

Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dikepalai oleh seorang Gubernur Militer disebut Gokung, Distrik menjadi Gun dikepalai oleh Gunco.

Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 No.103 Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte atau Kota b.

UU No.22 tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil.

UU No.8 tahun 1956 menyempurnakan status Kota Pekanbaru sebagai kota kecil.
UU No.1 tahun 1957 status Pekanbaru menjadi Kota Praja.

Kepmendagri No. Desember 52/I/44-25 tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru menjadi ibukota Propinsi Riau.

UU No.18 tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kotamadya.

UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan Kotamadya berubah menjadi Kota.


Sumber :
http://www.pekanbaru.go.id/sejarah-pekanbaru/

Profil Kota Dumai


Kota Dumai merupakan salah satu Kota di Provinsi Riau. Secara geografis terletak antara 1o23 -1o24 23 BT dan antara 101o23 37 -101o28 13 LU, berbatasan dengan Selat Rupat disebelah utara, Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis disebelah timur, Kecamatan Mandau dan kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis disebelah selatan, Kecamatan Tanah Putih dan Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir disebelah barat. Luas wilayah Kota Dumai 1.872,38 Km2.

Secara administratif, Kota Dumai terbagi menjadi lima Kecamatan dan 32 Kelurahan. Pada tahun 2000 memiliki jumlah penduduk 173.188 jiwa yang terdiri dari 89.953 jiwa pria dan 83.235 jiwa wanita dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 4,5%.
Dilihat dari segi ekonomi, total nilai PDRB menurut harga konstan yang dicapai Kota

Untuk kegiatan ekspor, pada tahun 2004 konstribusi nilai ekspor terbesar Kota Dumai datang dari sektor Hasil industri sebesar 1.779.850.600 ribu US$, minyak kelapa sawit 1.509.650.200 ribu US$ dan hasil minyak 211.468.716 ribu US$.

Di sektor perkebunan, komoditi unggulan yang dihasilkan daerah ini pada tahun 2006 berupa kelapa sawit (40.645 ton), karet (36.372 ton), kelapa dalam (863 ton). Kota Dumai terkenal dengan kilang-kilang minyaknya, terdapat berbagai industri di daerah ini yang merupakan tulang punggung perekonomian daerah ini.

Industri di Kota Dumai ini sebagian besar pasokan bahan bakunya berasal dari hasil perkebunan terutama pengolahan CPO yang berasal dari kelapa sawit dan pertambangan berupa minyak bumi, timah, juga terdapat beberapa industri seperti garmen, tekstil, elektronik, kimia, perakitan mobil dan industri lainnya.

Di sektor pariwisata, Sebagai gerbang utama untuk memasuki Riau Daratan, beberapa turis sudah berulang kali mengunjungi Dumai, terutama yang ingin mengunjungi Malaka. Dumai sangat mudah dicapai karena transportasinya yang lancar.

Ada beberapa objek wisata yang menarik dalam perjalanan menuju Dumai, seperti adanya suku terbelakang yang dinamakan suku Sakai, hutan tropis di sepanjang jalan, dan air sungai yang warnanya unik seperti warna teh. Selain itu juga dapat dilihat beratus pipa angguk yang mengangkat minyak dari perut bumi.

Kota Dumai memiliki berbagai sarana dan prasarana pendukung diantaranya jalan darat, Bandara Pinang Kampai yang terletak di Dumai, dan Pelabuhan Dumai sebagai pelabuhan untuk kegiatan ekspor dan impor, serta dukungan sarana pembangkit tenaga listrik, iar, gas, dan telekomunikasi.


Sumber Data:
Riau Dalam Angka 2007
(01-10-2007)
BPS Provinsi Riau
Jl. Pattimura No. 12, Pekanbaru 28131
Telp (0761) 23042
Fax (0761) 21336


Catatan :

Dumai adalah salah satu pintu gerbang utama bagi daerah Riau Daratan yang dahulunya hanya sebuah kota nelayan kecil dibelahan pantai timur Sumatera. Namun saat ini kota ini telah berubah dan sedang tumbuh pesat menjadi sebuah Kota Industri dan Kota Pelabuhan Minyak yang dilengkapi dengan tangki-tangki penyimpanan minyak dan instalasi lainnya.

Informasi Umum

Secara geografis, Kota Dumai berada pada posisi 1º23-1º24'23" BT dan 101º28'13 LU dengan luas wilayah 1.727,385 km², terdiri dari tiga daerah kecamatan dengan batas wilayah sebagai berikut:

Utara : Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis

Selatan : Kecamatan Mandau

Barat : Kecamatan Bangko

Timur : Kecamatan Bukit Batu


Kota Dumai terdiri dari dataran rendah dan dataran tinggi dengan situasi mengarah ke arah Selatan pantai Pulau Rupat dengan kondisi topografi datar. Setiap tahun Kota Dumai mengalami iklim yang berubah-ubah dan sangat dipengaruhi oleh iklim laut dengan rata-rata curah hujan antara 200-300, dengan dua musim, yakni musim kemarau dari Maret ke Agustus dan musim hujan dari September ke Februarid dengan rata-rata suhu udara berkisar antara 24º-33º C.

Kota Dumai dengan jumlah penduduk sebanyak 230.191 jiwa merupakan salah satu kota pelabuhan paling strategis di Provinsi Riau. Sebagai pintu gerbang di pantai timur Sumatera, pelabuhan Dumai berperan penting dalam melayani aktifitas ekspor impor barang dan penumpang domestik maupun manca negara seperti Malaka Malaysia. Pelabuhan ini terdiri dari 9 unit, empat diantaranya dikelola oleh perusahaan minyak "Chevron" dan 5 unit dikelola oleh Pemerintah. Saat ini aktifitas ekspor impor menghasilkan uang sebanyak US$. 5.770,13 juta per tahun.

Saat ini sebuah kota yang berkembang pesat, Dumai telah dilengkapi dengan fasilitas dan infrastruktur yang baik seperti sarana transportasi (Jalan Raya, Pelabuhan dan Bandar Udara), Listrik, Perbankan, Layanan Telekomunikasi Canggih (termasuk Telepon Selular dan Jaringan Internet).

Dalam rangka meningkatkan fasilitas dan pelayanan terhadap pelaku bisnis dan masyarakat umum, pemerintah Kota Dumai telah mendirikan Kantor Pelayanan Terpadu dibawah koordinasi Kantor Penanaman Modal Kota Dumai dengan tujuan penghematan biaya, waktu dan prosedur pelayanan perizinan. Kantor ini berfungsi mempermudah dan mempercepat urusan perizinan.


Sumber :
http://regionalinvestment.com/newsipid/id/displayprofil.php?ia=1473
http://www.riau.go.id/index.php?mod=halutama&link=dumai


Sumber Gambar:
http://www.riau.go.id/index.php?mod=halutama&link=dumai

Kabupaten Kepulauan Meranti


Kabupaten Kepulauan Meranti adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia. Beribukota di Selatpanjang, Pulau Tebing Tinggi, terpisah dari Pulau Sumatera.


Sejarah Pemekaran

Tuntutan pemekaran Kabupaten Kepulauan Meranti sudah diperjuangkan oleh masyarakat sejak tahun 1957. Seruan pemekaran kembali diembuskan tahun 1970 dan 1990-an hingga tahun 2008. Yang merupakan satu-satunya kawedanan di Riau yang belum dimekarkan saat itu.

Pada tanggal 19 Desember 2008, DPR RI mengesahkan pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Riau yang terpisah dari Kabupaten Bengkalis.


Batas Wilayah :

Utara : Selat Malaka, Kabupaten Bengkalis
Selatan : Kabupaten Siak
Barat : Kabupaten Bengkalis
Timur : Kabupaten Karimun


Pembagian Administratif

Secara administratif, Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri dari 5 kecamatan, dan Selat Panjang sebagai kota perdagangan penghasil sagu sekaligus sebagai ibukota kabupaten.


Kabupaten Kepulauan Meranti

Ibu kota : Selatpanjang di Tebing Tinggi
Luas : 3.707,84 km²
Penduduk :
· Jumlah 204.579 (2007)
· Kepadatan 55 jiwa/km²
Pembagian administratif :
· Kecamatan 5
· Desa/kelurahan 5 kelurahan + 70 desa
Dasar hukum : UU Nomor 12 Tahun 2009
Tanggal 16 Januari 2009
Bupati : Syamsuar


Sumber :
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kepulauan_Meranti

Sumber Gambar :
http://www.saturiau.com/read/ibukota/1973/2009/09/30/pejabat-non-job-dikirim-ke-mer-html